Showing posts with label pkh. Show all posts
Showing posts with label pkh. Show all posts

Friday, 8 March 2019

Alasan Mengapa Data KPM PKH Menjadi Data Privasi

Salah satu alasan mengapa data KPM PKH tidak boleh dipegang oleh warga dan juga pihak lain selain pendamping PKH dan pihak dinas sosial. Tentu menjadi prosudur dan juga wewenang mereka. Data KPM PKH ini menjadi data privasi dikarenakan banyak nama KPM PKH yang sama dalam sebuah desa Hal ini tentu menjadi konflik sosial bila data KPM PKH disalah gunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai contoh, salah satu nama KPM PKH tersebut yakni "Aisyah", apakah di desa tersbut terdapat satu nama saja atau ada beberapa Aisyah? Nah, ini menjadi pertimbangan pendamping saat melakukan validasi data calon KPM PKH yang akan menjadi penerima manfaat melalui program keluarga harapan nantinya.

Alasan data KPM PKH menjadi data privasi

Pendamping bisa melihat serta mengetahui nama nama anggota keluarga yang ada pada data pegangan. Karena, untuk data KPM PKH tidak ada nama anggota keluarga melainkan hanya nama pengurus saja yang dimunculkan. Nah, untuk menghindari kesalahan saat mengambil buku tabungan beserta kartu KKS, maka pendamping setelah melakukan validasi tentu merekap kembali data calon KPM yang telah valid.

Data calon KPM ini lah yang akan diberikan kepada warga melalui koordinasi dengan aparatur desa masing masing. Dalam hal ini tentu perlu kerja sama antara pendamping dengan aparatur desa guna untuk menunjukkan rumah calon KPM PKH yang telah divalidasi berdasarkan data yang ada. Simak alasan data KPM PKH menjadi data privasi.

Alasan Data KPM PKH Tidak Boleh Dipegang Warga
Berikut adalah mengapa data KPM PKH tidak disebarluaskan yani, di bawah ini:
1. Menhindari Konflik Sosial
Percaya atau tidak, nama masyarakat Aceh tentu banyak yang sama. Sebagai contoh "Aisyah". Nama ini tentu telah menjadi pilihan keluarga masa dulu. Nah, karena dalam satu desa kadang terdapat nama tersebut lebih dari satu, maka tugas pendamping mencari nama Aisyah yang sesuai dengan nama anggota keluarga yang terdapat dalam data sebelum divalidasi.

Setelah terdapat nama Aisyah yang sesuai dengan anggota keluarga, maka perlu melakukan validasi guna untuk melihat kelayakan menjadi penerima manfaat melalui program PKH. Diantara beberapa nama Aisyah yang ada, maka salah satu diantaranya menjadi calon KPM PKH. Oleh karena itu, setelah divalidasi, nantinya Aisyah tersebut yang berhak mendapatkan bantuan PKH.

2. Disalah Gunakan
Karena terdapat banyak nama masyarakat yang sama, maka pendamping tentu sangat berhati hati saat memberikan informasi terkait dengan kelayakan yang berhak mendapatkan bantuan PKH. Untuk menghindari kecemburuan sosial. Maka, dalam hal ini pendamping juga berkoordinasi dengan kepala desa untuk tidak terjadi kesalah pahaman terkait dengan nama yang sama.

Nah, karena banyak terdapat nama yang sama. Maka, bila data KPM PKH ini ada ditangan oknum masyarakat yang tidak paham dengan prosudur program. Maka, besar kemungkinan mereka menganggap nama tersebut aisyah yang lain. Ditambah dengan sisi kedekatan atau kecemburuan atas tidak mendapatkan bantuan PKH.

3. Peraturan dan Wewenang
Telah menjadi peraturan yang berlaku dan juga menjadi wewenang kedinasan atas siapa yang berhak memegang data KPM PKH. Hanya instansi yang bekerja sama dengan kemensos dan juga telah ada kesepakatan komitmen yang berhak memegang data KPM PKH. Selain itu, hanya pendamping, operator PKH, dan juga pihak dinas sosial yang memegang data KPM PKH.

Kalau dalam setiap desa, hanya keucik atau perangkat desa yang miliki data KPM PKH gunu untuk menghindari menumpuknya bantuan pada keluarga yang sama. Dengan demikian, pihak desa pun bisa mengetahui, siapa yang telah menjadi penerima PKH dan juga yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Dengan demikian, pihak aparaturpun juga bisa memaksimalkan program pemerintah yang ada kepada warga yang belum mendapatkan bantaun, namun layak sebagai penerima bantuan.

Demikian sekilas informasi terkait mengapa data KPM PKH menjadi data privasi dan tidak disebar luaskan kepada masyarakat umum. Selain menghindari kecemburuan sosial juga dapat mengetahui siapa yang belum dan berhak mendapatkan bantauan atau tidak.

Ingin Dapatkan Bantuan PKH, Warga Datangi Dinsos

Kesan lucu bagi oknum warga yang tak parcaya dengan penjelasan pendamping PKH terkait dengan prosudur dan juga peraturan penambahan calon KPM PKH. Hal ini terbukti saat warga datangi Dinsos Aceh Besar untuk mempertanyakan cara mendapatkan bantuan sosial PKH.

Tidak ada yang salah, bila setiap warga ingin tahu bagaimana cara agar bisa menjadi penerima bantuan PKH. Namun, bila penjelasan pendamping tidak dihiraukan dengan alasan kurang percaya apa yang dijelaskan oleh pendamping, ini tentu lucu dan aneh.

Perlu diketahui, setiap kecamatan tentu ada pendamping PKH sebagai tenaga kerja sosial yang dapat memberikan penjelasan berbagai pertanyaan sebagai informasi. Hal ini tentunya yang berhubungan dengan program keluarga harapan. Warga bisa bertanya langsung pada mereka apa pun itu.

Jangan hanya sebatas tidak suka dengan gaya ataupun tingkah laku mereka membuat anda langsung main hakim sendiri. Penerima bantuan PKH itu sudah ada dalam peraturan yang berlaku, selain keluarga miskin, juga miliki komponen sesuai dengan peraturan yang ada di program PKH.

Sebagaimana kita ketahui, hampir setiap kecamatan terdapat warga yang belum mendapatkan bantuan PKH. Namun, ada warga yang datangi pendamping PKH guna untuk mendengar penjelasan terkait warga yang belum mendapatkan bantuan dan ingin menjadi penerima PKH. Akan tetapi ada juga warga yang mendengar penjelasan, namun tidak percaya apa yang disampaikan oleh pendamping PKH.

Warga minta jadi penerima PKH

Hal ini terbukti, mereka datangi Dinsos Aceh Besar guna untuk mempertanyakan bantuan PKH yang mereka tidak sebagai penerima PKH. Padahal, terkait dengan peraturan, kemanapun warga datangi, maka penjelasannya tetap sama. Calon KPM PKH tidak bisa ditambahkan secara langsung, melainkan ada prosudur tersendiri melalui kementerian sosial RI.

Pendamping Sosial PKH dan Kedinasan
Dinas Sosial merupakan tempat dimana pendamping PKH melakukan koordinasi terkait apa yang terjadi dilapangan. Tidak hanya itu, pendamping juga memiliki atasan yang dinamakan dengan korcam, korkab/korkot, dan juga korwil, koreg. Mereka adalah atasan bagi setiap pendamping guna untuk melakukan koordinasi.

Baca Juga: Alasan Mengapa Tidak Mendapatkan Bantuan Sosial PKH

Begitu juga dengan dinas, pendamping tentu akan melakukan rapat koordinasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi, dalam hal ini program keluarga harapan bukan program yang membagikan bantuan untuk keluarga masing masing pendamping atau yang dekat dengan pendamping diberikan bantuan sosial PKH. Melainkan calon KPM PKH sudah memiliki data sebagai calon penerima manfaat bantuan sosial PKH.

Jadi, bagi warga yang belum mendapatkan bantuan sosial PKH, tidak perlu melakukan hal hal yang tidak berkenan bahkan bisa merusak tali persaudaraan sesama warga masing masing. Karena banyak solusi untuk mendapatkan bantuan sosial guna untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Salah satunya program Pro Abes (Prgram Aceh Besar Sejahtera).

Program ini juga sama dengan bantuan PKH, pro abes juga diberikan uang non tunai untuk masyarakat miskit yang terdata dalam basis data terpadu (BDT). Melalui program Pro Abes, warga juga dapat memanfaatkan kebutuhan keluarga. Karena program ini merupakan program satu satunya yang ada di kabupaten Aceh Besar, maka prosudurnya juga ada.

Warga dapat bertanya langsung kepada pendamping Pro Abes yang ada di kecamatan masing masing terkait cara dan peraturan mendapatkan bantuan program aceh besar sejahtera. Nah, untuk bantuan PKH, warga hanya dapat menunggu saat ada perluasan bagi calon KPM PKH saja. Dan bila data keluarga keluar pada data yang ada.

Maka, pendamping akan meminta data berupa KTP dan KK untuk melakukan validasi data anda. Bila data anda sesuai dengan prosudur program, maka anda menjadi penerima bantuan sosial PKH. Jadi, sejauh ini kami rasa cukup untuk penjelasan terkait prosudur mendapatkan bantuan sosial PKH. Tidak perlu datangi Dinsos, cukup tanyakan kepada pendamping PKH dimasing masing kecamatan saja untuk mendapatkan informasi PKH.

Thursday, 7 March 2019

Ingin Jadi Pendamping PKH? Daftarkan Diri Anda Segera

Pengumuman SDM PKH 2019 - Terkait dengan rekrutmen pendamping program keluarga harapan (PKH) ini tentu berdasarkan surat pengumuman penerimaan seleksi SDM PKH tahun 2019 dengan nomor 450/LJS//03/2019. Dalam rangka penerimaan tenaga pendamping sosial ini, maka segera daftarkan diri agar anda juga dapat menjadi bagian dari tenaga kerja pendamping sosial PKH.

Kemensos RI saat ini memberi kesempatan bagi putra putri terbaik bangsa untuk menjadi pendamping sosial program keluarga harapan di tahun 2019. Oleh karenaa itu, kesempatan ini tentu menjadi peluang besar bagi anda yang ingin menjadi pendamping sosial PKH.

Tata cara mendaftar lowongan pendamping sosial PKH 2019

PKH Kemensos merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan berupa uang non tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang berlaku. Penyaluran bantuan ini diberikan langsung kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Kelurga.

Dalam satu tahun, penyeluran bantuan sosial PKH ini diberikan empat tahap yang telah diatur berdasarkan undang undang yang ada. Untuk nilai bantuan sosial PKH ini tentu merujuk pada surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Simak peraturan penyaluran bantuan sosial PKH tahun 2019.

Tata Cara Pendaftaran Pendamping Sosial PKH
Untuk anda yang ingin menjadi pendamping sosial PKH, maka perlu melakukan pendaftaran secara online melalui laman ssdm.pkh.kemsos.go.id. Karena pendaftaran berakhir besok, maka segera daftarkan diri anda.

Jadwal Lengkap Kegiatan:

Kuota Pendamping Sosial PKH Kemensos:
Terkait dengan jumlah penerimaan pendamping sosial PKH, kementerian sosial RI membuka lowongan sebanyak 959 orang untuk 10 Kabupaten/kota di Indonesia. Adapun kuota untuk kabupaten/ kota penerimaan pendamping sosial PKH yakni, di bawah ini:

Untuk Sumatera Utara (66 orang), Sumatera Selatan (35 orang), Banten (48 orang), Jawa Barat (226 orang), Jawa Tengah (302 orang), Yogyakarta (75 orang), Jawa Timur (169 orang), Nusa Tenggara Barat (13 orang), Sulawesi Barat (4 orang), dan selanjutnya untuk Sulawesi Selatan (21 orang).

Kualifikasi Pendamping Sosial PKH:
Untuk anda yang ingin mendaftar sebagai pendamping sosial PKH, simak kualifikasi berikut ini.
  1. Pendidikan D.III/ D.IV/ Sarjana
    Pekerjaan Sosial/ KesejahteraanSosial/ Sarjana dan bidang ilmu-ilmu sosial dan Ekonomi diutamakan mengikuti pelatihan dan/atau pengalaman praktek di bidang pendampingan sosial/ fasilitator  pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan programpenanggulangan kemiskinan lainnya.
  2. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat.
  3. Menguasai MS Office.
  4. Bersedia menanda tangani pakta integritas penegakan kode etik bagi SDM pelaksana PKH
  5. Berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada bulan Maret 2019;
  6. Bersedia ditempatkan diluar kecamatan domisili dalam satu Kabupaten/ Kota.

Persyaratan Pendamping Sosial PKH:
  1. Pelamar berdomisili di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan
  2. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI;'
  3. Siap dan bersedia bekerja puma waktu (full time);
  4. Tidak berkedudukan sebagai pengurus, anggota, dan atau berafiliasi Partai Politik (mengisi formulir pernyataan yang telah disediakan).
  5. Tidak pernah dan atau sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  6. Memiliki pendidikan sesuai prasyarat jabatan yang dibuktikan dengan ijasah terlegalisir
  7. Bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya
  8. Sehat jasmani dan rohani
  9. Tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain
  10. Mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Baca Juga: Peran Pendamping Sosial PKH di Setiap Wilayah Kerja

Tahapan Seleksi Pendamping Sosial PKH:
a. Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pelamar yang telah diunggah.

b. Seleksi Kompetensi Bidang
1) Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan metode tes tertulis
2) Seluruh peserta seleksi wajib membawa papan jalan dan pinsil 2B

Langkah-langkah Mengikuti Seleksi Pendamping PKH:
  1. Pelamar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) seperti termuat di KTP.
  2. Pelamar menyiapkan file scan:
    Dengan total seluruh file tidak lebih dari 1 MB. Jika menggunakan kamera pastikan jelas terbaca.
    Gambar yang tidak jelas terbaca bisa dinyatakan gugur.
    - KTP
    - Ijasah
    - Transkrip Nilai
    - Sertifikat Pelatihan
    - Surat keterangan pengalaman praktek dan kerja
  3. Pelamar harus menggunakan email pribadi. Email dibutuhkan untuk melanjutkan proses pengisian biodata Pelamar.
  4. Pelamar melakukan pendaftaran awal, berupa memuatkan:
    - Pilihan Posisi
    - NIK
    - Nama Lengkap
    - No. HP
    - Email
  5. Pelamar akan mendapatkan email berisi password untuk masuk kedalam sistem guna pengisian biodata.
    Bila melakukan kesalahan memuatkan alamat email, dapat diperbaiki selama belum pernah melakukan login dengan NIK tersebut.
  6. Pelamar harus login dan memuatkan biodata dan mengunduh file yang diperlukan ke dalam sistem.
  7. Pelamar harus menyatakan "Kirim Berkas Seleksi" pada pengisian biodata, untuk menyatakan biodata dikirim kepada panitia seleksi.
  8. Pelamar dapat melakukan perbaikan bio data selama belum menyatakan "Kirim Berkas Seleksi". Setelah menyatakan "Kirim Berkas Seleksi", bio data tidak dapat diperbaiki lagi.
  9. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan melalui SMS dari nomor 085600000630 atau 085600000640, ataupun melalui email, pastikan telepon seluler pelamar dalam keadaan aktif dan bisa dihubungi.
  10. Pelamar hadir pada acara Tes Kompetensi Bidang yang ditentukan kemudian.
  11. Pelamar yang dinyatakan lolos secara teknis, akan diberitahukan melalui SMS, ataupun email. Pelamar juga diberitahukan mengenai lokasi penempatannya.
  12. Pelamar berada pada lokasi penempatan.

Demikian pegumuman penerimaan pendamping sosial program keluarga harapan (PKH) 2019. Bagi anda yang ingin melamar menjadi pendamping sosial PKH, maka segera daftarkan diri secara online melalui laman ssdm.pkh.kemsos.go.id. Karena pendaftaran berakhir besok tanggal 8 maret 2019. Untuk Pengumuman SDM PKH 2019 secara lengkap, silahkan unduh file ini.

Saturday, 9 February 2019

Cara Menghitung Jumlah Bantuan PKH Berdasarkan Komponen

Bantuan program keluarga harapan (PKH) merupakan uang non tunai yang disalurkan melalui buku tabungan yang telah berhasil dibuka melalui Bank Indonesia, baik itu bank mandiri, BRI, BNI dan lain sebagainya. Dan bantuan ini bersifat langsung kepada keluarga penerima manfaat yang sering disebut KPM. Dalam artikel ini, saya jelaskan terkait dengan cara menghitung jumlah bantuan yang berhak anda dapat sesuai dengan komponen yang ada.

Pada tahun 2019, penerima manfaat melalui bantuan program keluarga harapan (PKH) kebanyak tersenyum. Berbeda dengan tahap 4 di tahun 2018 lalu. Tahap satu untuk tahun anggaran 2019 ini KPM PKH merasa senang dan sangat bersyukur atas kenaikan bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi - JK. Akan tetapi, terkait dengan besaran bantuan yang diterima, terdapat beberapa pertanyaan dari KPM yakni, mengapa jumlahnya tidak sama.

Jumlah bantuan pkh berdasarkan komponen

Nah, oleh karena itu melalui informasi ini kami sampaikan terkait cara menghitung jumlah bantuan yang berhak diterima oleh KPM PKH berdasarkan jumlah komponen. Sebelum kami jelaskan cara menghitung hak KPM. Baiknya, pahami dulu apa sih komponen yang sering dimaksud oleh pendamping PKH? Simak apa dan pengertian dari komponen PKH itu sendiri.

Pengertian Komponen PKH
Komponen yang dimaksud dalam program keluarga harapan (PKH) adalah tanggungan dalam keluarga yang telah ditentukan berdasarkan peraturan program PKH. Tanggungan ini yakni, ibu hamil/ nifas, balita, disabilitas, dan juga bagi usia lanjut. Komponen ini tergolong dalam bantuan kesehatan untuk KPM. Nah, selanjutnya tanggungan usia anak sekolah, mulai dari usia SD/MI, SMP/MTsN, dan juga jenjang SMA/MA. Dan ini termasuk kedalam tanggungan bantuan pendidikan.

Dari penjelasan komponen di atas, maka jumlah bantuan juga berbeda beda. Mungkin, untuk ibu hamil/ nifas atau balita sudah sangat jelas sekali. Karena sudah pernah saja jelaskan pada artikel sebelumnya. Kalau belum sempat baca, silahkan simak Khusus Ibu Hamil, PKH Berikan Tunjangan 2.400.000 per tahun. Namun, untuk komponen lainnya tentu berbeda beda.

Berikut index dan komponen bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial yakni:

menghitung besaran bantuan yang berhak diterima kpm

Di atas merupakan index dan komponen bantuan sosial PKH di tahun 2019. Nah, bagi KPM yang memiliki anak dalam usia sekolah baik itu SD, SMP, atau jenjang SMA. Maka, jumlahnya tentu berbeda. Ada yang bilang banyak anak banyak bantuan, dan itu benar. Namun, bagi anak yang termasuk kedalam komponen tersebut.

Baca Juga: Alasan Tidak Mendapatkan Bantuan PKH

Menghitung Jumlah Bantuan PKH Berdasarkan Komponen
Berikut cara menghitung jumlah bantuan PKH yang berhak KPM dapatkan berdasarkan jumlah komponen yakni:

Nah, cara menghitung bantuan PKH, bagi anda yang miliki anak usia SD dan SMP serta sedang hamil. Maka jumlah bantuan yang berhak anda dapat adalah sebesar Rp. 1.750.000 di tahap pertama, dan jumlah ini tentu berbeda lagi dengan tahap selanjutnya. Sebagai contoh: untuk usia SD/MI = 900.000, dan untuk usia SPM/MTsN = 1.500.000, dan selanjutnya untuk ibu hamil/nifas dan juga miliki balita = 2.400.000.

Bila kita jumlahkan dalam satu tahun, KPM ini mendapatkan hak berdasarkan komponen yakni Rp. 4.800.000. Nah, karena dalam satu tahun diberikan 4 tahap. Maka, jumlah bantuan ini perlu dibagikan menjadi 4. Jadi, setelah kita bagikan, maka per tahap adalah 1.200.000. Karena untuk tahap pertama, maka KPM PKH berhak mendapatkan bantuan tetap berjumlah Rp. 550.000.

Jadi, untuk tahap pertama jumlah bantuan yang berhak didapatkan oleh KPM PKH berdasarkan komponen, maka 1.200.000 ditambah dengan 550.000 sama dengan Rp. 1.750.000. Namun, untuk tahap selanjutnya adalah sebesar Rp. 1.200.000. Karena bantuan tetap reguler hanya pada tahap pertama saja disalurkan.

Nah, di atas merupakan contoh dan cara menghitung jumlah bantuan PKH berdasarkan komponen yang ada. Namun, bagi KPM yang memiliki banyak komponen akan tetapi mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan penjelasan di atas., juga jangan dipersoalkan. Mungkin, anak KPM PKH tersebut belum terupdate ke dalam data aplikasi e-pkh.

Untuk permasalahan ini, khusus bagi KPM PKH diharapkan agar dapat melapor kepada pendamping masing masing agar anak mereka dapat diupdate kedalam aplikasi e-pkh nantinya. Dengan diperbaharui komponen, maka jumlah bantuan KPM juga ikut berubah sesuai dengan komponen yang ada. Jadi, setiap ada pertemuan maka perlu menyampaikan kepada pendamping PKH agar setiap komponen bisa diperbaharui.

Monday, 28 January 2019

Khusus Ibu Hamil, PKH Berikan 2.4 Juta! Mau Hamil Lagi?

Tinggal menunggu waktu, penyaluran bantuan PKH akan segera dicairkan melalui buku tabungan masing masing KPM di setiap desa. Kabar gembira buat yang memiliki komponen ibu hamil, karena bantuan yang disalurkan melalui program keluarga harapan tentu akan meningkat secara signifikan. Dulu hanya 1.200.000, sementara untuk tahun 2019 ini KPM ibu hamil akan senyam senyum sendiri karena bantuan yang didapatkan meningkat hingga 2.400.000 per tahun.

Tunjangan yang diberikan pemerintah untuk komponen hamil

Tunjangan buat ibu hamil melalui program PKH, tentu membuat KPM ini bahagia. Bagaimana tidak, pemerintah sangat mendukung demi kesehatan rakyat khususnya kaum wanita. Melalui bantuan sosial PKH ini lah KPM PKH akan cepat keluar dari kehudupat yang sangat miskin menjadi mampu.

Berdasarkan kutipan dari keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial januari 2019. Index dan komponen bantuan sosial program keluarga harapan (PKH). Besaran bantuan sosial PKH tahun 2019 jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun ini, seluruh komponen akan ditingkatkan index bantuan. Baik itu bantuan tetap reguler maupun untuk komponen lainnya.

Index dan Komponen Bantuan Sosial PKH 2019
Untuk komponen ibu hamil mendapatkan 2.400.000 per tahun. Namun untuk index dan komponen lainnya dapat anda ketahui pada gambar di bawah ini.
Jumlah bantuan pkh 2019, ibu hamil 2 400 000
Demikian informasi terkait dengan index dan komponen bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) untuk tahum 2019. Khusus komponen ibu hamil dan usial 0 s.d 6 tahun bantuannya adalah 2.4 juta, SD 900 ribu, SMP 1.5 juta, SMA 2 juta, dan untuk disabilitas dan juga komponen lanjut usia mendapatkan sama dengan komponen ibu hamil, yakni 2.400.000 per tahun.

Saturday, 17 November 2018

Persiapan Penyaluran Non Tunai PKH Tahap I 2019

Program keluarga harapan (PKH) merupakan bantuan non tunai yang diberikan kepada masyarakat sangat miskin diseluruh Indonesia. Bagi masyarakat sebagai penerima bantuan disebut KPM PKH. Pada tahun 2019 mendatang, bantuan PKH akan berlaku dengan sistem komponen atau kategori sesuai data lapangan. Hal ini tentu berbeda dengan peraturan penyaluran tahun 2018 yang sudah berjalan.

Jumlah bantuanpun tentu akan berbeda bila sistem komponen berlaku. Artinya, bila pada tahun 2018 per KPM menerima manfaat berjumlah Rp. 500.000, maka di tahun mendatang jumlahnya akan berbeda satu sama KPM lainnya. Ini disebabkan oleh banyaknya komponen dalam satu keluarga. Persiapan penyaluran non tunai PKH tahap I tahun 2019 dan tahap IV 2018 ini juga telah disurati oleh kementerian sosial ke setiap dinas provinsi dan juga kabupaten/ kota.

Peraturan Penyaluran Bantuan Sosial PKH Tahun 2019
Berukut isi surat yang telah dikirim ke pihak kedinasan yakni:


Nah, berdasarkan surat tersebut. Maka, jadwal penyaluran bantuan PKH pun akan berbeda di tahun 2019 mendatang. Begitu juga dengan jumlah bantuan yang akan diterima KPM PKH itu sendiri tentu sesuai dengan komponen yang ada. Bagi anda yang belum paham dengan komponen PKH, simak penjelasan komponen atau kategori PKH.

Baca Juga: Apa Itu Komponen PKH?

Tidak ada yang perlu dipersoalkan terkait apa yang telah menjadi kebijakan atau peraturan yang berlaku. Hal ini tentu telah disepakati dan penuh pertimbangan terkait dengan peraturan yang berlaku. Seperti jumlah bantuan PKH atau sistem yang berlaku. Untuk jadwal tahap bantuan PKH di tahun 2019 mendatang akan di salurkan pada bulan januari (tahap I) bulan maret (tahap II) bulan juli (tahap III) dan bulan oktober (tahap IV).

Index dan Komponen Bantuan PKH 2019
Untuk index dan komponen bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) tahun 2019 ini tentu akan menyesuaikan anggaran yang ada. Hal ini sesuai dengan isi keterangan pada tabel index bantuan sosial. Berikut besaran atau index bantuan yang akan berlaku pada tahun 2019 mulai dari tahap I hingga tahap IV yakni:

Demikian persiapan penyaluran non tunan bantuan PKH 2019 yang dapat anda ketahui. Jumlah ini juga akan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Salam PKH dan semoga program unggulan ini menjadi program yang akan memberantaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Wednesday, 31 October 2018

Kelayakan Keluarga Berhak Mendapatkan Bantuan PKH

Siapa sebenarnya yang layak mendapatkan bantuan program PKH? Informasi ini sangat penting dibaca agar bisa sama sama mengerti syarat serta kelayakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat khususnya bantuan program keluarga harapan. Pada informasi ini, terdapat beberapa kriteria yang berhak mendapatkan bantuan yang berupa uang non tunai itu. Dan ini merupakan tolak ukur kemiskinan standar BPS. Jadi, kriteria miskin masyarakat dapat dilihat melalui pedoman ini.

Bantuan PKH pada dasarnya diberikan kepada masyarakat miskin dengan tujuan agar keluarga itu bisa mandiri dan cepat putus dari rantai kemiskinan. Yang jadi persoalan adalah, masyarakat menganggap uang PKH merupakan bantuan untuk masayarat tidak mampu, sehingga banyak diantaranya ingin mendapatkan bantuan itu.

Tujuan bantuan program keluarga harapan

Perlu anda ketahui, untuk mendapatkan bantuan PKH anda harus memenuhi syarat atau kriteria standar yang telah dibuat oleh Badan Pusat Statistis (BPS). Minimal sekali keluarga yang akan menjadi calon penerima PKH memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria yang ada di bawah ini.

KRITERIA MISKIN MENURUT STANDAR BPS
Berikut 14 kriteria miskin menurut standar BPS yakni, di bawah ini:
  1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang
  2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
  3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
  4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
  5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
  6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
  7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
  8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
  9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
  10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
  11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
  12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
  13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
  14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga ini, berhak mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan (PKH). Mengapa demikian? Karena kalau keluarga itu memiliki 9 syarat di atas. Maka, keluarga tersebut di anggap sangat miskin dan bantuan PKH ini tujuannya memang untuk keluarga sangat miskin serta memiliki komponen.

Baca Juga: Alasan KPM PKH Juga Berhak Mendapatkan Bantuan Lainnya

Pengertian Kemiskinan
Menurut wikipedia; Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka, terdapat tiga bagian "miskin" yang dapat anda pahami yakni, rentan miskin, miskin, dan sangat miskin. Naah, bicara bantuan PKH dikhususkan untuk kategori sangat miskin. Karena mereka butuh pertolongan yang sifatnya uang langsung. Berbeda dengan kategori rentan dan miskin.

14 kriteria di atas adalah menjadi tolak ukur untuk pendataan masyarakat miskin seluruh Indonesia. Dan data itulah digunakan untuk mendatai kelayakan kelayakan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial untuk kesejahteraan.

Untuk masyarakat yang kategorinya miskin di ukur dengan, bila keluarga anda sudah termasuk dalam 4 diantara 14 kriteria di atas. Maka, keluarga anda sudah miskin. Namun, untuk yang rentan miskin dapat di ukur dengan 2 kriteria dari 14 itu sudah ada dalam keluarga anda.

Nah, terkait dengan informasi ini. Tujuan kami adalah untuk membuka pola pikir masyarakat agar tidak salah paham dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Program PKH ini sukses di negara luar khususnya dalam hal memberantaskan kemiskinan. Bagaimana dengan negara kita ini? Mari sama sama mendukung program PKH untuk memutuskan rantai kemiskinan dan membuat keluarga sehat dan sejahtera.