Saluran Komunikasi Politik dan Penjelasanya

Irman fsp | Saluran komunikasi politik adalah alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Pesan disini bisa dalam bentuk lambang-lambang pembicaraan seperti kata, gambar, maupun tindakan. Atau bisa pula dengan melakukan kombinasi lambang hingga menghasilkan cerita, foto (still picture atau motion picture), juga pementasan drama.

Alat yang dimaksud di sini tidak hanya berbicara sebatas pada media mekanis, teknik, dan sarana untuk saling bertukar lambang, namun manusia pun sesungguhnya bisa dijadikan sebagai saluran komunikasi. Jadi, lebih tepatnya saluran komunikasi itu adalah pengertian bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauh mana dapat dipercaya.

Penjelasan saluran komunikasi politik

Komunikator politik, siapapun ia dan apapun jabatannya, menjalani proses komunikasinya dengan mengalirkan pesan dari struktur formal dan non-formal menuju sasaran (komunikan) yang berada dalam berbagai lapisan masyarakat.

Adapun saluran komunikasi politik yang dijelaskan dalam artikel ini yakni ada 3 (tiga) jenisnya:
  1. Media komunikasi massa, di mana saluran ini menekankan adanya komunikasi satu-kepada-banyak; bisa dalam bentuk komunikasi tatap muka yang dijalankan komunikator pada saat berbicara di hadapan khalayak, seperti pidato kepresidenan yang disiarkan melalui media televisi, rapat umum atau berbicara pada saat konferensi pers.
  2. Komunikasi yang memiliki hubungan satu-kepada-satu atau biasa disebut komunikasi interpersonal; bisa dalam bentuk tatap muka maupun berperantara.
  3. Komunikasi Organisasi, yakni menggabungkan penyampaian satu-kepada-satu dan satu-kepada-banyak.

Pembahasan saluran komunikasi politik tidak hanya sebatas pada bentuk proses penyampaian politik ketika komunikator sudah duduk di kursi pemerintahan. Namun, akan lebih menarik lagi jika pembahasan saluran komunikasi politik terhadap persuasi politik pada saat kampanye pemilihan diikutsertakan, dengan menganalisa kasus kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 di Indonesia yang telah lalu serta Pilkada Banten yang tampaknya masih hangat untuk dibicarakan sebagai studi kasusnya.


Mengapa Pilpres 2004? Berbagai pihak beranggapan bahwa Pilpres inilah yang dinilai cukup demokratis dibanding pemilihan-pemilihan presiden sebelumnya. Proses pemilihan presiden yang untuk pertama kalinya dilakukan dengan memilih pasangan presiden beserta wakilnya secara langsung.

Walaupun harus diakui memang masih saja terdapat kekurangan di sana-sini. Semisal, mencuatnya kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hingga kini masih dalam proses hukum. Namun, hal tersebut tidaklah mengurangi substansi dari nilai-nilai demokratis dari terselenggaranya Pilpres itu sendiri.

Yang menjadi perhatian adalah, seperti apakah proses kampanye yang telah dilakukan oleh masing-masing kandidat pada masa itu sehingga Pilpres 2004 ini disebut-sebut sebagai bagian dari proses politik yang demokratis; jujur dan adil.

Adapun Pilkada Banten, meskipun cakupan wilayah pemilihannya tidak seluas pemilihan presiden, namun proses politik yang terdapat di dalamnya menarik untuk dicermati. Selain Pilkada ini merupakan pemilihan gubernur yang pertama kalinya dilakukan secara langsung di daerah Banten (daerah yang baru saja memiliki hak otonomi daerah dengan memisahkan diri dari wilayah Jawa Barat), Pilkada ini pun banyak mengundang minat elite politik yang duduk di kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk kembali ke daerahnya menjadi salah satu kandidat dari partai yang bukan mengangkatnya menjadi anggota dewan.

Disertai persaingan yang ketat dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten sementaranya yang turut pula mencalonkan diri. Kampanye yang dilakukannya pun terbilang cukup unik, hingga kerap menggunakan media infotainment untuk saling “menjatuhkan” disertai dengan mobilisasi artis untuk bergabung dalam sebuah paguyuban yang masih harus dipertanyakan lagi masa depannya.


Saluran lainnya yang juga berperan dalam penyampaian pesan pesan politik, antara lain yakni lobbying, media tradisional, demontrasi, kesenian dan kebudayaan, sastra, media-media khusus seperti telepon, koran dinding, spanduk, brosur, leaflet, rapat umum, gossip, rumor.

Nasution (1988) berpendapat, yang membedakan suatu sistem politik modern dengan sistem politik tradisional ialah, adanya kebutuhan akan interaksi yang konstan antara lembaga-lembaga politik dengan para pemimpin di satu pihak, dan dengan komponen-komponen sosial yang luas di pihak lain. Perbedaan ini menunjukkan betapa pentingnya saluran-saluran komunikasidalam perkembangan suatu sistem politik modern.

Galnoor (dalam Nasution, 1990) menghubungkan peranan saluran ini dengan kebutuhan suatu sistem politik akan dukungan politik yang hanya bisa diperoleh jika jaringan komunikasi berhasil menembus hingga kebagian-bagian masyarakat yang relevan dengn politik. Ia mengartikan penerobosan (penetrasi) saluran tersebut sebagai suatu kemampuan untuk melintasi atau menembus batas-batas geografis dan sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat.

Karena itu pula, atribut-atribut yang biasanya bersifat unik untuk tiap-tiap masyarakat akan menentukan jenis saluran penerobos yang mana dipakai untuk menembus bagian-bagian tertentu masyarakat yang dimaksud. Mao dan Gandhi misalnya, disebut telah menggunakan saluran kepemimpinan garis massa untuk dapat menjangkau seluruh bangsa Cina dan India yang tersebar luas itu.

Demikian penjelasan dari latar belakang saluran komunikasi politik yang sudah dibahas pada diskusi mahasiswa kampus Fisip Unsyiah, dalam makalah komunikasi politik. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

0 Response to "Saluran Komunikasi Politik dan Penjelasanya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel